SISTEM KLIRING
ELEKTRONIK DI INDONESIA
Pengertian umum kliring adalah
pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank
maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Penyelenggaraan kliring di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara
manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi
perekonomian nasional khususnya di Jakarta dimana pada akhir tahun 1989 volume
warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat perhari dengan jumlah bank peserta
mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual
dirasakan tidak efektif dan efisien lagi dan suasana pertemuan kliring yang
hiruk pikuk sering kali diibaratkan dengan suasana “pasar burung”.
Melihat kondisi tersebut, Direksi
Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, kemudian
menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari
sistem manual menjadi sistem otomasi kliring. Meskipun demikian baru pada
tanggal 4 Juni 1990 sistem otomasi dapat
diimplementasikan untuk memproses kliring penyerahan. Sementara untuk proses
kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, sampai kemudian pada tahun
1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan sebutan
SOKL .
Pada tahun 1996
rata-rata volume warkat kliring Jakarta
mencapai 216.911 lembar per hari, dengan pertumbuhahan rata-rata dalam tiga
tahun sekitar 6%. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan dalam kegiatan
proses warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia
karena keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan
peningkatan jumlah warkat kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan tersebut
menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan
informasi hasil kliring. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek
negatif berantai (systemic risk)
Sehubungan dengan itu, sesuai
acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue Print Sistem
Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi, kerangka
kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem
pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada
tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan
teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem
Pembayaran Bank Indonesia. Pada tanggal 18 September 1998 , Bank Indonesia mencatat sejarah baru
dalam bidang sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan
penggunaan Sistem Kliring Elektronik (SKE) oleh Gubernur Bank Indonesia , DR.
Syahril Sabirin. Penerapan SKE tersebut dilakukan pada Penyelenggaraan Klring
Lokal Jakarta dimana pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta
masih terbatas 7 bank peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, Deutsche Bank,
Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia
(Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota ). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam
Kliring Elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis
masing-masing peserta. Bagi kantorkantor bank yang belum menjadi anggota
Kliring Elektronik, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring
otomasi. Implementasi Kliring Elektronik secara menyeluruh kepada seluruh
peserta kliring di Jakarta
baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2001
WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING
A.
WARKAT
Warkat merupakan alat pembayaran
bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring. Jenis warkat yang dapat
diperhitungkan dalam kliring adalah :
1.
Cek;
2.
Bilyet Giro;
3.
Wesel Bank Untuk
Transfer;
4.
Surat Bukti Penerimaan Transfer;
5.
Nota Debet; dan
6.
Nota Kredit.
B. DOKUMEN
KLIRING
Dokumen kliring merupakan dokumen
kontrol dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring yang
terdiri dari :
1.
Bukti Penyerahan
Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD);
2.
Bukti Penyerahan
Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK);
3.
Kartu Batch
Warkat Debet;
4.
Kartu Batch
warkat Kredit; dan
5.
Lembar Subsitusi.
Setiap warkat dan dokumen kliring yang digunakan wajib memenuhi spesifikasi
teknis yang ditetapkan Bank Indonesia
antara lain meliputi kualitas kertas, ukuran, dan rancang bangun. Setiap
pembuatan dan pencetakan warkat dan dokumen kliring untuk pertama kali dan atau
perubahannya oleh peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari
Bank Indonesia Dalam Kliring Elektronik, agar data pada warkat dan dokumen
kliring dapat dibaca oleh mesin baca pilah yang ada di Penyelenggara maka
warkat dan dokumen kliring tersebut wajib dicantumkan Magnetic Ink Character
Recognition (MICR) code line. MICR adalah tinta magnetic
khusus yang dicantumkan pada clear band yang merupakan informasi
dalam bentuk angka dan simbol.
PENYELENGGARAAN KLIRING
Dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara
elektronik di Jakarta
mencakup dua siklus kegiatan kliring
1. Siklus Kliring Nominal Besar, terdiri dari :
a. Kliring Penyerahan Nominal Besar
b. Kliring Pengembalian Nominal Besar
Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada hari yang sama.
2. Siklus Kliring Ritel, terdiri dari :
a. Kliring Penyerahan Ritel
b. Kliring Pengembalian Ritel Kedua
kegiatan kliring tersebut dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan
kliring pada huruf b dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan
kliring pada huruf a dilaksanakan.
Keterangan :
− Kliring penyerahan bagian pertama dari
siklus kliring guna memperhitungkan warkat yang disampaikan oleh peserta.
− Kliring Pengembalian merupakan bagian kedua
dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat debet kliring penyerahan
yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau
karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.
MEKANISME SETELMEN
Dasar perhitungan dalam Kliring Elektonik adalah Data
Keuangan Elektronik (DKE). Perhitungan
hasil kliring tersebut akan tercermin dalam Bilyet Saldo Kliring yang dapat
bersaldo kredit (menang kliring) atau bersaldo debet (kalah kliring) untuk
dibukukan secara efektif langsung ke rekening giro masing-masing bank di Bank
Indonesia tanpa memperhatikan kecukupan dana yang tersedia (netting
settlement).
Apabila jumlah kekalahan kliring
melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia dan peserta tidak dapat
menutupnya sampai dengan Bank Indonesia
menutup sistem akunting, maka bank yang bersangkutan dinyatakan memiliki Saldo
Giro Negatif. Apabila Saldo Giro Negatif tersebut tidak dapat ditutup sampai
dengan pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya, peserta tersebut akan
dikenakan sanksi penghentian sementara dari kliring lokal oleh Bank Indonesia .
KARAKTERISTIK SKE
Peserta
Berdasarkan jenis kepesertaan,
hal ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :
1. Peserta langsung Aktif (PLA), peserta yang mempunyai
kewenangan untuk mengirimkan DKE ke Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik
(SPKE) dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara serta menerima hasil
perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas
peserta yang bersangkutan
2.
Peserta Langsung Pasif (PLP), peserta yang mempunyai
kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan kewenangan untuk
mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara
melalui dan menggunakan identitas PLA, tetapi dapat menerima hasil perhitungan
kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta yang
bersangkutan
3.
Peserta Tidak Langsung
(PTL) adalah peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE
dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan
identitas PLA, serta menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara
dengan menggunakan identitas PLA atau PLP.
Sarana
Ske
Peserta PLA wajib menyediakan
sarana TPK yang terdiri dari :
1.
Perangkat lunak
aplikasi TPK
2.
Perangkat lunak operation
system
3.
Personal Computer
(PC)
4.
Mesin reader
encoder, atau mesin encoder
5.
Jaringan
Komunikasi Data (JKD) cadangan (dial up)
6.
Sarana backup TPK
Mekanisme
Secara umum mekanisme proses
Kliring Elektronik adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan warkat dan dokumen kliring meliputi
pemisahan warkat menurut jenis transaksinya (warkat debet atau warkat kredit),
pembubuhan stempel kliring dan pencantuman informasi MICR code line baik
pada warkat maupun pada dokumen kliring.
2. Selanjutnya Bank pengirim merekam data warkat kliring
ke dalam sistem TPK dengan menggunakan mesin reader encoder atau meng-input
data warkat untuk menghasilkan DKE.
3. Mengelompokkan
warkat dalam batch kemudian menyusunnya dalam bundel warkat yang terdiri
dari: BPWD/BPWK; Lembar Substitusi; Kartu Batch Warkat Debet/Kredit ;
Warkat Debet/Kredit.
4. Mengirimkan batch DKE secara elektronik melalui
JKD ke SPKE di penyelenggara. Fisik warkat dari DKE selanjutnya dikirim ke
penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi dengan
menggunakan mesin baca pilah berteknologi image.
5. Peserta dapat melihat status DKE di TPK masingmasing,
apakah pengiriman tersebut sukses atau gagal.
6. SPKE akan memproses DKE yang diterima secara otomatis
setelah batas waktu transmit DKE berakhir
7. Selanjutnya SPKE akan mem-broadcast informasi
hasil kliring kepada seluruh TPK sehingga peserta dapat secara on-line
melihat posisi hasil kliring melalui TPK
8. Hasil perhitungan DKE
tersebut (Bilyet Saldo Kliring) selanjutnya dibukukan ke rekening giro
masing-masing bank di sistem Bank Indonesia