Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Ketidak – teraturan peraturan

Yang saya maksud dengan ketidak-teraturan peraturan di sini, ialah tidak sistematisnya proses perumusan kebijakan ( policy ) mengenai Pemerintahan Daerah dan Otonominya itu, jika dibandingkan antara moment lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai hasil desakan dan pukulan reformasi dan eforia demokrasi di tahun 1998 dan 1999 dihubungkan dengan moment lahirnya amandemen UUD 1945 (termasuk amandemen terhadap pasal 18 UUD itu tentang Pemerintahan Daerah) sebagai hasil desakan lanjut reformasi dan eforia demokrasi itu khususnya untuk mereformasi konstitusi 1945 di tahun 1999, 2000,2001 dan 2002.

Setelah keluarnya UU mengenai Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah itu apakah semua permasalahan sudah atau dapat segera diselesaikan ? Ternyata tidak. Bahkan Timbul masalah-masalah baru sebagai konsekwensi dari pergeseran garis kebijakan politik dan perundang-undangan itu, Sedangkan disisi lain, peraturan-peraturan untuk pelaksanaan tidak segera dilengkapi (organieke verordeningen). Terasa kerunyaman bahkan kekurang-pastian hukum mengenai status, posisi dan fungsi,

dalam konteks hubungan antara pusat dan Daerah, bahkan juga terasa adanya kesimpangsiuran pandangan dan penafsiran mengenai hakekat otonomi daerah dalam UU itu.

Kerunyaman Transisional

Sebagai akibatnya, dalam masa transisi di tahun 1999 dan berikutnya dengan kelahiran UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 itu, terjadi pergolakan poIitis-yuridis administratif dalam hubungan antara Pusat dan Daerah. Bahkan antara Propinsi dengan kabupaten / Kota, bahkan Iagi antara sesama kabupaten / Kota itu sehingga terjadi semacam terputusnya hubungan hierarchis secara vertikal dan juga seperti hapusnya hubungan koordlinator dan subordinatif di antara sesama Pemerintah Pemerintah di Daerah itu. Kerunyaman ini ditandai oleh timbulnya berbagai aktivitas yang dipoIes dengan slogan reformasi dan eforia demokrasi, yang pada hakekatnya - menurut pengamatan danpenelitian saya adalah disebabkan oleh ketentuan - ketentuan dalam UU itu sendiri. Beberapa hal saya sampaikan sekedar contoh :

1) Tidak semua pihak legislatif maupun eksekutif didaerah Kabupaten dan Daerah Kota itu dinilai “siap” dalam arti menguasai pemahaman untuk menerapkan UU itu, dengan persepsi yang sama.

Kemandirian Yang Integral

Untuk mengetahui hakekat pemberian otonomi kepada Daerah perlu difahami benar-benar prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang disebutkan dalam Penjelasan UU no, 22 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di situ dikatakan adanya 8 (delapan) pokok prinsip yang dimaksud :

1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keaneka ragaman Daerah. 7 Harian Republika, Jakarta, Kamis 22 Mei 2003, halaman 3.

2) Pelaksanaan otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

3) Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang daeraih Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

www.lfip.org